TOPIKINDONESIA.ID -Nampaknya empat pekon yang ada di Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat harus tetap bersabar dan terus berihtiar dalam keterisolasiannya mengingat hinga saat ini daerah tersebut belum mempunyai akses jalan yang layak untuk bisa terkoneksi dengan daerah lain.
Empat pekon yang terisolasi tersebut adalah Pekon Way Haru, Pekon Way Tias, Pekon Siring Gading dan Bandar Dalam di Kecamatan Bangkunat.
Untuk membuka keterisolasian tersebut pemerintah harus membangun jalan dari Way Heni ke Way Haru yang melewati TNBBS. Namun hingga kini Perjanjian Kerjasama Sama (PKS ) belum di kantongi.
Menanggapi hal teraebut, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Pesisir Barat Jalaludin mengatakan, penyebab tersendatnya pembangunan jalan dari Way Heni-Way Heni dikarenakan belum ada persetujuan dari Taman Nasional Bukit Barisan Bagian Salatan ( TNBBS) terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Daerah Pesisir Barat.
“Sebelum ada Perjanjian kerja sama (PKS) tidak bisa kita apa-apakan,” jelas Jalaludin dikantornya, Senin (19/6/2022).
Lanjutnya, pembangunan jalan patroli penghubung dari Way Heni- Way Haru itu telah dilakukan pihak Pemkab Pesisir Barat, namun terhenti disebabkan karena diputusnya PKS oleh pihak Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ( BBTNBBS.)
Adapun proses pembahasan PKS baru dengan BBTNBBS telah dilakukan sejak 2020 hingga 2022.
Draft baru PKS juga sudah dibuat namun hingga kini belum disetujui dan belum ditandatangani pihak BBTNBBS hingga hari ini.
“Kalau surat PKS itu sudah ditanda tangani baru bisa kita lanjutkan rencana pembangunan tersebut,”Ungkap Jalaludin.
Ditempat terpisah, Wakil Ketua I DPRD Pesisir Barat Pidinuri mengatakan, saat ini masyarakat Way Haru memang sangat membutuhkan akses jalan dari Way Heni ke Way Haru.
“Melihat kondisi Way Haru itu tentu kita semua merasa sangat miris,” Ungkapnya.
“Tentu kita semua berharap semoga permasalahan di Way Haru ini segera bisa kita atasi,” sambungnya.
Kemudian Pidinuri melanjutkan, DPRD Pesisir Barat sampai saat ini terus mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pendekatan-pendekatan lebih jauh untuk mendapatkan kesepakatan yang diharapkan. (Ton)
