Curigai Dana KONI 30 Miliar, Komisi V DPRD Lampung Plesiran Ditengah Pemerintah Menggalakkan Stop Mudik!

TOPIKINDONESIA.ID, BANDARLAMPUNG – Anggota Komisi V DPRD Lampung mencurigai dana KONI yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Lampung 30 Miliar.

Dana yang begitu fantastis itu dicurigai pasalnya, KONI Lampung tidak membeberkan secara lengkap penggunaan anggaran yang begitu besar itu. Selain itu juga beberapa hari ini hearing Komisi V DPRD Lampung itu juga terkesan tertutup. Ada apa ini sebenarnya?.

Ditambah juga adanya plesiran yang dikemas dalam bentuk kunjungan kerja (kunker) DPRD usai hearing dengan KONI, LKPJ dan Pansus LHP BPK RI. Dan seharusnya legislatif menahan diri karena Provinsi Lampung masuk dalam wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan perihal aturan terbaru di bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H atau 2021 M.

Menag Yaqut menjelaskan bahwa mudik dan takbiran resmi dilarang mengingat masih dalam masa pandemi Covid-19.

Sementara itu, sekretaris DPRD Lampung Tina Malinda mengaku bahwa rombongan komisi V itu kunjungan kerja dalam rangka menindaklanjuti pansus LHP BPK RI.

“Sebenarnya bukan kunjungan kerja, tapi itu ke Jakarta ke Kemendagri konsultasi,” kata Tina Malinda.

Disinggung soal larangan Pemerintah Pusat terkait mudik atau keluar daerah, Tina mengaku bahwa ini kegiatan DPRD merupakan tugas negara.

“Kalau tugas bener gapapa,” ungkapnya.

Kecurigaan ini bukan tanpa dasar. Pasalnya,anggaran Rp30Miliar dari Rp60 Miliar lebih, anggota legislatif tidak diberikan laporan pengunaan anggaran tersebut oleh Dispora.

“Dana sudah diambil tapi pihak KONI belum bisa menyampaikan laporan penggunaanya. Ini kan aneh,” ungkap Syarif Hidayat dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPRD Lampung dengan pengurus KONI Lampung, pada Senin (26/4/2021) kemarin.

Sementara itu, anggota lain mengaku terkejut dengan besarnya dana yang telah dikeluarkan Dispora Lampung tanpa ada laporan pertanggung jawaban yang masuk ke DPRD.

BACA JUGA:  Virtual Concert 30 Tahun UKMBS Unila Sebagai Penggerak

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Budhi Condrowati, bahkan menyatakan kritik keras.

“Dana olahraga jangan sampai ditilep ASN, dan penggunaanya harus dikontrol. Pemerintah sangat menginginkan diajang PON Lampung bisa berkontribusi mendali emas,” ungkap Condro.

Rapat ditutup, dan meminta Dispora akan dihadirkan lagi pada sidang berikutnya, setelah merasa memiliki data soal dana KONI dimaksud.

Mengingat gelaran PON XX yang akan dilaksanakan di Papua, Komisi V lalu minta, agar Hannibal membuat laporan rinci, untuk apa saja dana tersebut digunakan.

Komisi V sering menerima keluharan dari cabang olahraga, soal minim nya pendanaan untuk atlet yang akan mengikuti ajang PON XX.

Perlu diketahui pada rapat yang dipimpin Reza Gerinca itu, DPRD meminta laporan persiapan Lampung dalam menghadapi PON XX di Papua. Alokasinya pagu anggaranya Rp61,850 Miliar

Menurut Ketua Komisi V DPRD, Yanuar Irawan, DPRD tidak bermaksud mencari-cari kesalahan. Sebagai fungsi pengawasan, DPRD ingin mengetahui seberapa persiapan besar kegiatan menjalan agenda PON XX.

“Persoalan dana atlet cukup krusial, oleh karena itu jika dirasakan kurang, kami (DPRD) akan merekomendasikan kepada pemerintah untuk dievalusi. Jika perlu dilakukan penambahan supaya, diajak PON Lampung mampu mencapai target 10 besar,” kata Yanuar.

Pada rapat itu, Hanibal menyampaikan, pihak Dispora telah menyalurkan dana sebesar Rp30 miliar ke KONI Lampung, dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp61,8 Miliar.

Hanibal menyebut, anggaran KONI sudah 48,50 persen tersalurkan. “Total anggaran KONI dari pagu anggaran yang ada, sebesar Rp61,8 miliar dan Rp30 miliar sudah masuk di KONI,” kata Hanibal yang hadir bersama sejumlah timnya.

Diketahui, sebelumnya, Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro atau PPKM Mikro.

Perpanjangan tersebut berlaku selama 14 hari yakni mulai 20 April sampai 3 Mei 2021.

BACA JUGA:  Tindaklanjuti Janji Gubernur Arinal, Kadis Dikbud Sulpakar Cek Lokasi Pembangunan SMA/SMK di Pulau Tabuan Tanggamus

Pada pemberlakuan perpanjangan PPKM skala mikro sebelumnya, pembatasan hanya diberlakukan di 20 provinsi.

Kini, pemerintah menambah 5 provinsi sehingga perluasan menjadi 25 provinsi yang memberlakukan PPKM.

Aturan terbaru soal PPKM Mikro ini dituangkan dalam Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Berikut daftar 25 provinsi yang memberlakukan PPKM Mikro pada 20 April hingga 3 Mei 2021:

DKI Jakarta

Jawa Barat (dengan prioritas Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan wilayah Bandung Raya)

Banten (dengan prioritas wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan)

Jawa Tengah (dengan prioritas wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya Kota Surakarta dan sekitarnya)

Daerah Istimewa Yogyakarta (dengan prioritas wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo)

Jawa Timur (dengan prioritas wilayah Surabaya Raya, Madiun Raya, dan Malang Raya)

Bali (dengan prioritas wilayah Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar

Sumatera Utara

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengaah

Sulawesi Utara

Sulawesi Selatan

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Aceh

Riau

Sumatera Selataan

Kalimantan Utara

Papua

Sumatera Barat

Jambi

Lampung

Kalimantan Barat

Kepulauan Bangka Belitung

(Fik/TI)