TOPIKINDONESIA.ID, PESAWARAN – Kedatangan Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih ke Lampung, khususnya ke Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Universitas Malahayati, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di provinsi ini.
Termasuk juga optimalisasi operasionalisasi tilang elektronik yang sudah diberlakukan.
Anggota Komite IV DPD RI daerah pemilihan (dapil) Lampung, Abdul Hakim, merespons baik kehadiran Mokhammad Najih ke Lampung.
Abdul Hakim berharap, pelayanan kepada publik dalam bentuk satu atap di Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang dikunjungi Najih bisa berdampak baik bagi pelayanan publik.
Abdul Hakim menilai, selama ini banyak warga yang mengeluhkan pelayanan publik oleh intansi pemerintah. Lambatnya pengurusan pelayanan dan adanya pungutan di luar regulasi membuat masyarakat jengah terhadap hal itu. Padahal, sebagai pelayan masyarakat, Pemerintah mestinya wajib mengutamakan kepuasan masyarakat dalam menerima layanan.
“Semoga kedatangan Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih bisa berdampak positif,” kata Abdul Hakim dalam keterangan tertulis hari ini, Jumat (2/4/2021).
Khusus pelayanan satu pintu di Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Abdul Hakim berharap komitmen ASN dalam melayani warga. Ia ingin, semua pemangku kepentingan bisa menjaga komitmen untuk terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, misalnya dalam perizinan usaha, dan sebagainya.
Senator Abdul Hakim menilai, dengan pelayanan yang optimal, produktivitas masyarakat juga terjaga. Mereka yang ingin berusaha, mendapatkan pelayanan yang cepat dan tanpa dipungut pungli dari oknum pegawai. Dengan begitu, warga yang hendak memulai usaha menjadi terbantu dengan layanan satu pintu tersebut.
Khusus untuk pengusaha mikro kecil dan menengah yang hendak mengurus perizinan, Abdul Hakim mengatakan, pelayanan yang baik berdampak optimal bagi mereka.
Dalam konteks tugasnya di Komite IV yang berhubungan dengan UMKM, Abdul Hakim menilai, hal ini sangat berhubungan.
“Relasi antara pelayanan satu pintu yang ramah dan cepat dengan menciptakan pelaku UMKM sangat erat. Kami di Komite IV mendorong agar semua daerah memberikan layanan yang optimal kepada mereka yang hendak berusaha dalam konteks pelaku UMKM,” tutup Abdul Hakim. (*/Fik/TI)
