TOPIKINDONESIA.ID, BANDARLAMPUNG – DPD Partai Demokrat Lampung siap kuasai Monas jika Kementerian Hukum dan HAM RI mengesahkan pengurusan hasil KLB (Kongres Luar Biasa) di Sibolangit Medan.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Lampung Nerozely Agung Putra saat menyambangi kantor Kanwil Kemenkumham Lampung bersama fraksi dan pengurus DPD dan DPC Demokrat, Selasa (9/3/2021).
“Kita menyampaikan bukti bukti dan data bahwa pengurusan yang sah adalah dibawah kepemimpinan AHY dan itu sudah dikeluarkan oleh Kemenkumham RI.
Kami berharap dengan Pak Kanwil nanti bisa disampaikan ke Pak Menteri,” kata Kiyai Nero biasa dia disapa.
Selain itu, kata Kiyai Nero, dia menegaskan Partai Demokrat Lampung tidak akan tinggal diam terkait hal itu, pihaknya bahkan siap melakukan demonstrasi besar-besaran di Tugu Monas. Menuntut supaya KLB di Medan yang ilegal itu tidak disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.
“Tolong sampaikan ke Pak Menteri, bahwa Demokrat tidak akan tinggal diam, Demokrat akan demo dimana-mana, kita akan kuasai Monas, lebih dahsyat dari aksi FPI. Kami akan kumpulkan simpatisan partai Demokrat. Saya yakin Pak Mahfud MD juga sebagai Menkopolhukam tahulah, sehingga tunjukan hukum yang adil,” pinta Kiyai Nero.
Kiyai Nero meminta agar Partai Demokrat itu jangan dibuat gaduh.
“Sekali lagi saya minta supaya Pak Kanwil bisa sampaikan ke Menteri Hukum dan Ham. Jangan sampai ini bisa jadi korban. Mohon disampaikan agar kedepannya ini bisa dipertimbangkan,” kata Nero.
Sementara, Plt Sekretaris DPD Demokrat Lampung Julian Manaf mengatakan, pihaknya ke Kanwil Kemenkumham Lampung untuk menyampaikan aspirasi dari daerah, yang menyatakan bahwa KLB di Sibolangit Medan itu abal-abal.
“Kami menyatakan bahwa KLB Sibolangit itu abal-abal. Sekaligus juga menyatakan bahwa berkas kami disini semua sah. Ketika terjadi KLB, kami semua ada disini. Bahwa kami tetap loyal terhadap AHY hasil Kongres V tahun 2020. Pemilik suara sah 15 DPC plus satu DPD (Partai Demokrat,red) tidak ada yang datang. Semua berada di Bandarlampung,” tegasnya.
Dia juga menegaskan bahwa Partai Demokrat jangan disamakan dengan partai yang lainnya.
“Partai Demokrat jangan disamakan dengan PPP, Golkar dan lain-lain. Demokrat Lampung siap mengajak Demokrat se-Indonesia untuk hadir di Monas,” kata dia, yang langsung disambut siap oleh kader yang lainnya.
Sementara ditambahkan Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung Yozi Rizal, bahwa secara pemikiran orang yang waras dan mempunyai ilmu pengetahuan itu tahu bahwa KLB Sibolangit itu abal-abal.
“Oleh karena itu, kehadiran kita di Kanwil Kemenkumham untuk memberikan support moral kepada Menteri Hukum dan HAM untuk tidak ragu-ragu menolak apabila ada yang datang pengurus versi KLB Medan,” tegasnya.
Ketua DPC Demokrat Bandarlampung Budiman AS menambahkan, bahwa dia mewakili DPC harapannya, agar disampaikan ke Menkumham, bahwa 15 pemilik suara sah ada di Lampung semua.
“Saya berharap Pak Menteri hukum dan ham tidak mengesahkan ini hasil KLB di Sibolangit,” kata Budiman AS yang juga Anggota DPRD Lampung.
Diakhir acara, Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung Julian Manaf menyerahkan semua berkas data AD/ART yang sah, dan pernyataan DPC 15 Kabupaten/Kota yang tidak mengikuti KLB di Sibolangit Medan.
Sementara secara terpisah, Kepala Kanwil Kemenkumham Danan Purnomo menegaskan, bahwa pihaknya selalu membuka aspirasi apa saja dari masyarakat, dan saat ini berkaitan dengan persoalan dari Partai Demokrat.
“Secara pribadi kami turut prihatin, mudah-mudahan ini bisa segera selesai. Dan berkaitan dengan yang disampaikan oleh DPD (Partai Demokrat, red) ini akan segera kami laporkan ke Pak Menteri dalam waktu dekat,” tegasnya. (Fik/TI)
