TOPIKINDONESIA.ID – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meraih penghargaan BMPS Award: Ing Ngarsa Sung Tuladha dari Dewan Pengurus Nasional Badan Musyawarah Perguruan Swasta (DPN BMPS). Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen kepemimpinan, keteladanan, serta kontribusi dalam mendukung keberlangsungan dan kemajuan pendidikan swasta di Provinsi Lampung.
Penghargaan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan DPN BMPS Nomor 13/SKEP/DPN-BMPS/XII-2026. Dalam piagam penghargaan, Gubernur Lampung dinilai memiliki kontribusi, dedikasi, keteladanan, serta kepemimpinan inspiratif dalam mendukung keberlangsungan dan kemajuan pendidikan swasta di Bumi Ruwa Jurai.
Dalam pengambilan penghargaan tersebut, Gubernur Lampung diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico.
Rahmat Mirzani Djausal menjadi satu dari tujuh kepala daerah di Indonesia yang ditetapkan sebagai penerima BMPS Award 2026. Selain Gubernur Lampung, penghargaan serupa diberikan kepada Bupati Asahan H. Taufik Zainal Abidin, Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita, Wali Kota Bogor Dr. Dedie Abdu Rachim, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, Wali Kota Padang H. Fadly Amran, serta Gubernur Bali I Wayan Koster.
Kebijakan SPMB Jadi Salah Satu Perhatian
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pemberian penghargaan ini adalah arah kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menata sistem penerimaan murid baru di sekolah negeri yang turut memberikan ruang bagi keberlangsungan sekolah swasta.
Dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembenahan mekanisme penerimaan murid baru dengan mengedepankan seleksi yang lebih objektif, transparan, dan terukur.
Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam proses seleksi akademik. Melalui sistem ini, penilaian calon murid dilakukan berdasarkan hasil tes yang terukur sehingga diharapkan dapat meminimalkan subjektivitas, praktik titipan, maupun intervensi dalam proses penerimaan.
Pada pelaksanaan SPMB 2026, misalnya, jalur domisili SMA juga menggunakan seleksi berbasis tes akademik melalui CAT. Domisili menjadi persyaratan pendaftaran, sementara hasil akademik menjadi dasar penentuan kelulusan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kompetisi yang lebih terbuka dan adil bagi calon murid.
Pemerintah Provinsi Lampung juga mengarahkan penerimaan murid sekolah negeri agar sesuai dengan daya tampung dan ketentuan jumlah rombongan belajar (rombel) yang telah ditetapkan. Artinya, sekolah negeri tidak semestinya menerima murid melebihi kapasitas hanya untuk menampung seluruh pendaftar.
Kebijakan ini membawa konsekuensi terhadap distribusi peserta didik. Calon murid yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri tetap membutuhkan akses pendidikan dan dapat melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta.
Di sinilah dampak kebijakan tersebut menjadi menarik untuk diperhatikan.
Sekolah swasta yang sebelumnya menghadapi persoalan kekurangan murid dan kesulitan memperoleh peserta didik baru berpeluang mendapatkan tambahan murid. Dengan semakin terbukanya distribusi calon peserta didik, sekolah swasta kembali memperoleh ruang untuk menjalankan fungsi pendidikan dan mempertahankan keberlangsungan operasionalnya.
Dengan demikian, penataan penerimaan murid baru tidak hanya berbicara mengenai seleksi masuk sekolah negeri, tetapi juga menyangkut pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan keberlangsungan lembaga pendidikan secara keseluruhan.
Negeri dan Swasta Sama-Sama Memiliki Ruang Berkembang
Selama ini, salah satu tantangan dunia pendidikan adalah kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta dalam mendapatkan peserta didik. Sekolah negeri kerap menjadi pilihan utama masyarakat, sementara sebagian sekolah swasta harus berjuang mempertahankan jumlah murid agar kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah tetap berjalan.
Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan tersendiri bagi yayasan dan penyelenggara pendidikan swasta, terutama sekolah yang sangat bergantung pada jumlah peserta didik untuk membiayai kebutuhan operasional.
Melalui penataan sistem penerimaan murid baru yang lebih terukur, Pemerintah Provinsi Lampung berupaya membangun keseimbangan distribusi peserta didik. Sekolah negeri menerima murid berdasarkan kapasitas yang tersedia, sementara sekolah swasta tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan peserta didik dari masyarakat yang belum tertampung di sekolah negeri.
Konsep ini membawa pesan bahwa kemajuan pendidikan tidak seharusnya hanya diukur dari perkembangan sekolah negeri. Sekolah swasta juga harus mendapatkan ruang tumbuh, kesempatan berkembang, dan perhatian dalam kebijakan pendidikan daerah.
Sebab, baik sekolah negeri maupun swasta memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyiapkan generasi masa depan.
Kebijakan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa penataan pendidikan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Pemerintah tidak hanya dituntut memastikan proses seleksi berjalan objektif, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap seluruh penyelenggara pendidikan.
BMPS Gelar Mukernas dan HUT ke-55 di Bali
Penganugerahan BMPS Award 2026 merupakan bagian dari rangkaian Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I BMPS Tahun 2026 sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun BMPS Nasional ke-55. Kegiatan berlangsung di Bali pada 11–13 November 2026.
Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) merupakan organisasi nasional yang menjadi wadah musyawarah dan perjuangan bagi penyelenggara pendidikan swasta di Indonesia.
Memasuki usia ke-55 tahun, BMPS terus mendorong penguatan lembaga pendidikan swasta, membangun kemitraan dengan pemerintah, serta memperjuangkan peningkatan kualitas dan keberlanjutan pendidikan nasional.
Pembukaan dan penganugerahan penghargaan dilaksanakan Rabu (11/11/2026) di Taman Budaya Bali Werdhi Budaya Art Centre, Denpasar.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D., yang sekaligus membuka secara resmi acara Mukernas I BMPS 2026.
Hadir pula Ketua Umum BMPS Nasional Ki Dr. Saur Panjaitan XIII, M.M., Gubernur Bali I Wayan Koster, serta sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan pendidikan.
Bahas AI, Coding hingga Masa Depan Pendidikan Swasta
Mukernas BMPS 2026 tidak hanya berisi agenda seremonial penghargaan. Pada Kamis (12/11/2026), peserta dijadwalkan mengikuti sejumlah pertemuan strategis yang membahas tantangan dan arah pengembangan pendidikan swasta.
Salah satu pembahasan mengangkat tema strategi pengelolaan pendidikan swasta di era digital melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan coding. Sesi tersebut dijadwalkan menghadirkan praktisi teknologi informasi dan pendidikan, Prof. Dr. R. Eko Indrajit.
Selain itu, terdapat pembahasan mengenai sinergi pemerintah dan swasta dalam transformasi mutu serta keberlanjutan pendidikan nasional. Agenda lainnya membahas posisi dan peran pendidikan swasta dalam Rapor Pendidikan dengan menghadirkan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Toni Toharudin.
Mukernas juga memberikan ruang bagi peserta untuk mempelajari praktik baik pengelolaan yayasan pendidikan dari BMPS Bali dan BMPS Jawa Barat.
Sementara pada Jumat (13/11/2026), agenda dilanjutkan dengan pembahasan kerja sama, penandatanganan nota kesepahaman antara BMPS Nasional dan DPP ASPERI, penyusunan rumusan hasil Mukernas serta rekomendasi, hingga penutupan kegiatan.
Penghargaan Ing Ngarsa Sung Tuladha memiliki makna pemimpin yang mampu memberikan teladan di depan. Filosofi ini menempatkan keteladanan sebagai salah satu ukuran penting dalam kepemimpinan.
Bagi Lampung, penghargaan ini menjadi momentum untuk terus memperkuat pemerataan dan kualitas pendidikan. Kebijakan penerimaan murid yang transparan, pengelolaan daya tampung yang sesuai aturan, serta keberpihakan terhadap keberlangsungan sekolah negeri dan swasta merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat.
Pada akhirnya, pendidikan bukan tentang sekolah negeri mengalahkan sekolah swasta atau sebaliknya. Keduanya harus tumbuh berdampingan, memperoleh kesempatan berkembang, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Di tengah tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks, keseimbangan tersebut menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah daerah. BMPS Award 2026 yang diterima Gubernur Lampung diharapkan menjadi dorongan agar kebijakan yang memberikan ruang bagi kemajuan sekolah negeri dan swasta terus diperkuat di Provinsi Lampung.(*)
