Oleh: Ahmad Amri, Mahasiswa Pasca Sarjana UIN RIL Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau vape yang ditetapkan pada 6 November 2026.
Diharamkannya penggunaan vape karena dinilai dapat membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
Bahkan MUI tidak hanya menetapkan keharaman bagi para pengguna tetapi produksi dan perdagangan vape juga dinyatakan haram.
Dalam fatwanya MUI menggunakan pendekatan sadd al-dzari’ah, yakni menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada kemudaratan.
Namun, dari perspektif Pemberdayaan Masyarakat Islam (PMI), fatwa tersebut tidak semestinya berhenti pada kalimat “haram”.
Yang lebih penting yaitu bagaimana umat diberdayakan agar mampu meninggalkan vape, memahami bahayanya dan punya alternatif kehidupan sehat dan produktif.
Dari Fatwa MUI itu pada dasarnya merupakan proses meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mengenali masalah, mengambil keputusan dan selanjutnya mengembangkan potensi, serta mengendalikan kehidupannya secara mandiri.
Dalam perspektif Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), masyarakat bukan sekadar objek yang menerima larangan.
Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek perubahan oleh karena itu, fatwa MUI tentang vape dapat menjadi pintu masuk untuk membangun gerakan sosial-keagamaan.
Contoh sepertinya Masjid, pesantren, organisasi kemasyarakatan Islam, majelis taklim, keluarga dan lembaga pendidikan bisa menjadi ruang edukasi tentang bahaya nikotin, kecanduan, kesehatan mental, ekonomi keluarga hingga ancaman narkotika.
MUI sendiri merekomendasikan organisasi Islam, lembaga pendidikan, pesantren dan keluarga meningkatkan edukasi tentang hukum haram vape serta bahayanya, khususnya bagi anak dan remaja sebagai generasi bangsa.
Dengan demikian, fatwa menjadi instrumen perubahan sosial, sedangkan pemberdayaan menjadi metode untuk mewujudkan perubahan tersebut, dengan meninggalkan rokok elektrik atau vape dengan kesadaran sendiri secara berkelanjutan.
Maqashid al-Syariah: Menjaga Jiwa dan Akal
Jika dikaitkan dengan teori maqashid al-syariah, keputusan MUI dapat dipahami melalui prinsip perlindungan terhadap kemaslahatan manusia.
Setidaknya terdapat dua aspek penting, yaitu hifz al-nafs atau menjaga jiwa dan hifz al-‘aql atau menjaga akal.
Nikotin memiliki sifat adiktif, yaitu ketergantungan terhadap zat adiktif bukan hanya persoalan kesehatan individual, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan masalah ekonomi dalam keluarga.
Karena itu, larangan atau di haramnya vape dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas manusia secara umum.
Dalam kerangka PMI, menjaga jiwa tidak cukup dilakukan dengan menyampaikan bahwa vape haram.
Masyarakat juga harus diberikan pengetahuan, pendampingan dan kemampuan untuk keluar dari ketergantungan terhadap rokok elektrik atau vape itu.
Di sinilah letak pendekatan pemberdayaan masyarakat islam menjadi penting.
Berdasarkan teori Pemberdayaan: Masyarakat Harus Menjadi Pelaku
Konsep pemberdayaan yang dikembangkan antara lain oleh Jim Ife menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kemampuan untuk menentukan masa depannya sendiri.
Jika teori tersebut diterapkan dalam persoalan vape, maka pendekatannya dapat dilakukan melalui tiga tahap.
Pertama, penyadaran.
Masyarakat harus mengetahui mengapa vape dinyatakan haram dan apa dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan dan kehidupan sosial.
Penyadaran juga harus dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami terutama generasi muda dengan simbol atau sesuai dengan zamannya.
Penyampaian pesan atau
dakwah tidak cukup menggunakan pendekatan ceramah tetapi perlu memanfaatkan media sosial, video pendek, podcast, komunitas remaja masjid dan dunia pendidikan.
Kedua, penguatan kapasitas.
Orang yang sudah kecanduan tidak cukup hanya diperintahkan untuk bberhenti menggunakan vape tetapi membutuhkan pendampingan.
Di sinilah peran masjid, penyuluh agama, tenaga kesehatan, organisasi kepemudaan, keluarga dan dunia pendidikan dapat membangun program pendampingan berhenti menggunakan vape.
Ketiga, kemandirian.
Pemberdayaan harus menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan seseorang memiliki aktivitas pengganti yang positif.
Contohnya, remaja dapat diarahkan pada hal hal
positif seperti olahraga, kewirausahaan, kegiatan keagamaan dan pendidikan keterampilan lainnya.
Dengan diarahkan kepada hal hal yang positif diharapkan dapat meninggalkan vape bukan sekadar kehilangan kebiasaan tetapi menjadi perubahan gaya hidup menuju kehidupan sehat dan lebih produktif.
Vape Bukan Hanya Persoalan Agama terkait Soal Halal atau h
Haram
Persoalan diharamkannya vape tidak dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan halal atau haram karena dampaknya sangat bersinggungan dengan kesehatan masyarakat, ekonomi keluarga, perlindungan anak, pendidikan, lingkungan dan bahkan lebih jauh yaitu terkait kejahatan penyalahgunaan narkotika.
Dalam fatwa MUI sendiri menyebut salah satu pertimbangan fatwa adalah pencegahan agar vape tidak menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
Artinya, pendekatan yang diperlukan adalah kolaboratif,
Pemerintah, MUI, ormas Islam, sekolah, pesantren, perguruan tinggi, keluarga, tenaga kesehatan dan aparat penegak hukum harus memiliki agenda bersama dalam hal ini.
Jika hanya mengandalkan fatwa MUI perubahan perilaku masyarakat atau para pengguna tidak secara otomatis terjadi, pemerintah harus memberikan regulasi, tenaga kesehatan memberikan pendampingan, lembaga pendidikan harus memberikan literasi dan keluarga harus memberikan pengawasan dan keteladanan.
Masyarakat Menjadi Aktor Utama Perubahan
Dalam hal ini jangan sampai larangan atau diharamkan Vape melahirkan masalah baru, ada
aspek yang juga perlu diperhatikan.
Fatwa MUI menyatakan produksi dan perdagangan vape haram, jika kebijakan pelarangan kemudian diterapkan secara luas, pemerintah perlu memikirkan nasib pekerja dan pelaku usaha yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor itu.
Maka dalam hal ini pentingnya perspektif pemberdayaan, jadi
tidak cukup hanya diminta berhenti memproduksi vape dan berhenti berjualan dari Pemerintah harus menyediakan alternatif ekonomi.
Para pekerja dapat diberikan pelatihan keterampilan baru, seperti Anak muda yang bekerja dalam ekosistem vape dapat diarahkan ke sektor ekonomi kreatif, teknologi, kuliner, pertanian, jasa atau usaha lainnya yang halal.
Dengan begitu, kebijakan keagamaan atau fatwa MUI itu tidak hanya menghentikan aktivitas yang dianggap membawa mudarat tetapi sekaligus membuka jalan menuju sumber penghidupan yang lebih bermaslahat.
Tabik Pun.
