TOPIKINDONESIA.ID – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui peningkatan koordinasi lintas instansi dan pengawasan terhadap komoditas strategis guna menjaga stabilitas harga di daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin Rapat Teknis Pengendalian Inflasi di Ruang Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Lampung, Senin (6/7/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, inflasi tahunan (year on year/y-on-y) pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,45. Sementara inflasi bulanan mencapai 0,55 persen dan inflasi sejak awal tahun sebesar 2,42 persen.
Marindo mengatakan capaian tersebut menunjukkan kondisi inflasi di Lampung masih berada dalam kisaran yang terkendali. Meski demikian, pemerintah daerah harus tetap meningkatkan kewaspadaan melalui langkah-langkah teknis yang lebih terarah.
“Rapat teknis ini bertujuan menyusun langkah yang lebih terarah dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan data terbaru dari BPS, kita perlu lebih fokus pada aktivitas ekonomi dan komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi di Lampung,” ujar Marindo.
Ia menegaskan keberhasilan pengendalian inflasi membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Seluruh OPD terkait diminta menetapkan skala prioritas pengawasan dengan memfokuskan intervensi pada daerah dan pasar yang menjadi penyumbang inflasi, serta mengoptimalkan strategi melalui empat aspek utama, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Berdasarkan data BPS, inflasi tahunan tertinggi pada Juni 2026 terjadi di Kabupaten Mesuji sebesar 3,25 persen, disusul Kota Metro 3,07 persen dan Kabupaten Lampung Timur 2,93 persen. Sementara inflasi terendah tercatat di Kota Bandar Lampung sebesar 2,08 persen.
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Bank Indonesia Lampung, Perum Bulog Wilayah Lampung, serta sejumlah kepala OPD terkait.(*)
