TOPIKINDONESIA.ID – Pemerintah Provinsi Lampung mendapat perhatian khusus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan menjadi provinsi pertama yang menerima asistensi komprehensif terkait pengelolaan keuangan daerah, kapasitas fiskal, dan APBD, Kamis (11/6/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengapresiasi langkah Kemendagri tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Lampung untuk memperoleh masukan strategis dalam memperkuat struktur APBD dan meningkatkan efektivitas belanja daerah.
Marindo mengatakan, asistensi tersebut menunjukkan pemahaman Kemendagri terhadap kondisi fiskal Lampung sehingga pemerintah daerah dapat lebih terbuka dalam mendiskusikan berbagai tantangan keuangan yang dihadapi.
Ia berharap pendampingan ini mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta menjadikan APBD sebagai instrumen pembangunan yang lebih efektif bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menjelaskan bahwa asistensi dilakukan untuk mendiagnosis struktur APBD daerah guna mencegah defisit anggaran, meningkatkan tata kelola keuangan, dan mewujudkan APBD yang sehat serta berkelanjutan.
Menurut Fatoni, kegiatan ini juga bertujuan memastikan pemenuhan belanja wajib, meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran, serta mendukung program prioritas nasional seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan stunting, dan pengurangan pengangguran.
Selain mengevaluasi proporsi belanja pegawai dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), Kemendagri juga akan mendorong peningkatan belanja infrastruktur, penguatan sektor ekonomi daerah, serta sinkronisasi program pembangunan daerah dengan prioritas nasional guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan investasi.(*)
