TOPIKINDONESIA.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa transformasi ekonomi nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila guna mewujudkan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berpihak kepada rakyat.
“Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional,” ujar Presiden.
Prabowo menyoroti masih adanya ketimpangan ekonomi di tengah melimpahnya sumber daya alam Indonesia. Menurutnya, selama puluhan tahun nilai tambah kekayaan alam nasional lebih banyak dinikmati pihak luar.
“Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, penguatan hilirisasi industri, serta pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Presiden menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menghadirkan keadilan sosial. Anak-anak harus memperoleh gizi yang cukup, petani mendapatkan pupuk tepat waktu, dan masyarakat kecil memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah memperkuat program hilirisasi sektor mineral seperti nikel, tembaga, dan timah agar nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia. Selain itu, kebijakan ekonomi juga diarahkan untuk memperkuat kedaulatan dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing.
“Kita tidak mau menjadi bangsa yang tergantung kepada bangsa lain. Kedaulatan ekonomi adalah syarat utama bagi negara yang merdeka,” kata Prabowo.
Dalam kerangka ekonomi Pancasila, Presiden juga menekankan pentingnya penguatan koperasi dan pembangunan ekonomi desa sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, rakyat harus menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objek pembangunan.
Menutup pidatonya, Presiden mengakui bahwa transformasi ekonomi akan menghadapi berbagai tantangan, termasuk perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh praktik ilegal dan korupsi. Namun, ia optimistis Indonesia dapat menjadi bangsa yang kuat, makmur, dan berkeadilan apabila nilai-nilai Pancasila dijalankan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.(*)
