TOPIKINDONESIA.ID – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat komitmen dalam pemutakhiran data pendidikan pada Kartu Keluarga (KK) melalui inovasi RMD-Ku (Rampung Pendidikan Mendapatkan Dokumen Kependudukan). Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (4/5/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan inovasi ini menjadi langkah konkret untuk meningkatkan akurasi data pendidikan sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kolaborasi ini melalui inovasi RMD-Ku merupakan langkah yang sangat baik karena menyasar akar persoalan, yakni akurasi data pendidikan,” ujarnya.
Menurut Marindo, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IPM Lampung saat ini berada di angka 73,98 dan masih perlu ditingkatkan, terutama pada indikator rata-rata lama sekolah. Ia menilai masih banyak lulusan sekolah yang status pendidikannya belum diperbarui dalam KK sehingga belum tercatat secara optimal dalam pendataan resmi.
“Melalui kerja sama ini, data lulusan SMA, SMK, dan SLB akan langsung diperbarui dalam dokumen kependudukan. Dengan begitu, data pendidikan menjadi lebih akurat dan berdampak pada peningkatan IPM,” jelasnya.
Ia menambahkan, data yang valid juga akan membantu ketepatan sasaran berbagai bantuan pendidikan seperti BOS, BOSDA, hingga beasiswa.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Provinsi Lampung, Lukman, menjelaskan bahwa salah satu persoalan rendahnya rata-rata lama sekolah di Lampung disebabkan data pendidikan dalam KK yang tidak diperbarui meski warga telah menyelesaikan pendidikan. “Banyak masyarakat belum mengganti data pendidikan pada KK, sehingga kondisi riil di lapangan belum terbaca maksimal,” katanya.
Melalui inovasi RMD-Ku, pembaruan data dilakukan otomatis setelah siswa lulus sekolah melalui verifikasi sekolah, Disdikbud, hingga Disdukcapil kabupaten/kota. Lukman menegaskan program ini juga mendukung target kepemilikan KTP elektronik 100 persen dan percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Inovasi ini bukan hanya berdampak pada peningkatan IPM, tetapi juga membantu pemetaan data kemiskinan dan kependudukan secara lebih akurat,” pungkasnya.(*)
