TOPIKINDONESIA.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI yang dipimpin Saleh Partaonan Daulay di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/4/2026), dalam rangka meninjau perkembangan sektor industri, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif di daerah.
Dalam paparannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa struktur ekonomi Lampung masih bertumpu pada sektor pertanian. Dari total wilayah sekitar 3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong. “Sebagian besar penduduk Lampung menggantungkan hidup dari sektor pertanian,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam pembangunan, terutama infrastruktur penunjang distribusi hasil pertanian. Namun, kebijakan intervensi harga komoditas dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung hingga 5,28 persen serta menekan kemiskinan menjadi 9,6 persen.
Gubernur Mirza juga menyebut, sektor industri masih perlu diperkuat. Kontribusinya terhadap PDRB baru mencapai 18 persen, sementara dari potensi nilai komoditas Rp150 triliun, baru sekitar Rp30 triliun yang diolah melalui hilirisasi. “Ke depan, kami dorong pengembangan kawasan industri untuk meningkatkan nilai tambah,” katanya.
Di sektor pariwisata, kunjungan wisatawan meningkat signifikan dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025. Namun, lama tinggal wisatawan masih rendah, rata-rata 1,3 hari.
Sementara itu, sekitar 398 ribu UMKM di Lampung—70 persen dikelola perempuan—masih menghadapi tantangan kapasitas produksi dan kesamaan produk.
Menanggapi hal tersebut, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi capaian pembangunan Lampung dan menyebut adanya gairah positif dalam satu setengah tahun terakhir. “Ini merupakan bagian dari prestasi dan menunjukkan adanya dinamika pembangunan yang baik,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menambahkan, pihaknya mendorong penguatan kawasan industri, pengembangan KEK, serta pembentukan agregator UMKM agar mampu menembus pasar ekspor. “UMKM perlu didorong agar tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terhimpun dalam sistem yang kuat,” katanya.(*)
