TOPIKONDONESIA.ID – Realisasi investasi Provinsi Lampung hingga triwulan II 2026 mencapai Rp7,03 triliun. Angka tersebut menunjukkan geliat investasi mulai bergerak, namun masih menyisakan pekerjaan besar bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengejar target Rp16,28 triliun hingga akhir tahun.
Dengan capaian tersebut, Lampung baru merealisasikan sekitar 43,19 persen dari target yang ditetapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Artinya, masih terdapat sekitar Rp9,25 triliun investasi yang harus dikejar dalam sisa waktu 2026.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung, Samsurijal, mengatakan capaian investasi tersebut sebenarnya sudah cukup tinggi apabila dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) sebesar Rp10,2 triliun.
“Realisasi investasi Provinsi Lampung hingga triwulan II 2026 tercatat telah mencapai Rp7,03 triliun,” kata Samsurijal, Senin (10/8/2026).
Pada periode April-Juni 2026 saja, investasi yang masuk mencapai Rp4,66 triliun. Nilai tersebut terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp1,31 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp3,35 triliun.
Dari sisi PMA, Lampung berada di peringkat keenam di Sumatera dan ke-24 secara nasional. Investasi asing tersebut tersebar pada 593 proyek dengan penyerapan 1.314 tenaga kerja Indonesia.
Sementara PMDN mencapai 5.088 proyek dengan penyerapan 3.812 tenaga kerja Indonesia. Posisi Lampung berada di peringkat kelima di Sumatera dan ke-17 secara nasional.
Jika PMA dan PMDN digabungkan, Lampung berada di posisi kelima se-Sumatera dan ke-20 secara nasional, dengan total 5.551 proyek serta penyerapan 5.126 tenaga kerja Indonesia.
Bandar Lampung dan Lampung Tengah Jadi Motor Investasi
Secara kewilayahan, Kabupaten Lampung Tengah mencatat nilai PMA terbesar, sekitar Rp717 miliar. Investasi tersebut bergerak antara lain pada sektor industri makanan, industri kimia dan farmasi, serta tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.
Untuk PMDN, Kota Bandar Lampung menjadi daerah dengan nilai investasi terbesar, sekitar Rp1,4 triliun.
Investasi tersebut didominasi sektor jasa lainnya, transportasi, pergudangan dan telekomunikasi, serta perdagangan dan reparasi.
Secara keseluruhan, Bandar Lampung mencatat realisasi investasi tertinggi di Lampung dengan nilai sekitar Rp1,6 triliun. Salah satu investasi terbesar berasal dari aktivitas pelayanan penunjang kesehatan dengan nilai sekitar Rp998 miliar.
Dari sisi sektor usaha, investasi terbesar pada triwulan II berasal dari sektor jasa lainnya sebesar Rp1,15 triliun, disusul industri makanan Rp1,09 triliun dan pertambangan Rp950 miliar.
Tiga investasi terbesar periode tersebut berasal dari aktivitas pelayanan penunjang kesehatan di Bandar Lampung sekitar Rp998 miliar, pertambangan dan pengusahaan tenaga panas bumi di Tanggamus sekitar Rp914 miliar, serta industri makanan lainnya di Lampung Tengah sekitar Rp296 miliar.
Untuk PMA, Singapura menjadi negara dengan kontribusi terbesar sekitar Rp590 miliar, disusul China Rp411 miliar dan Malaysia Rp156 miliar.
BUMN juga tercatat menanamkan modal sekitar Rp1,2 triliun di Lampung. Salah satunya PT Pertamina Geothermal Energy dengan nilai investasi sekitar Rp9,14 miliar.
Mengejar Rp9,25 Triliun dalam Lima Bulan
Data tersebut menunjukkan tantangan Pemprov Lampung tidak ringan.
Dengan realisasi baru Rp7,03 triliun sampai semester pertama, pemerintah masih membutuhkan tambahan sekitar Rp9,25 triliun agar target Rp16,28 triliun dapat tercapai pada akhir 2026.
Jika dihitung secara sederhana, Lampung harus mampu menarik rata-rata sekitar Rp1,85 triliun investasi setiap bulan selama lima bulan terakhir.
Angka itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pelayanan perizinan, memastikan kepastian investasi, menyiapkan infrastruktur pendukung, sekaligus menawarkan sektor-sektor potensial Lampung kepada investor.
Capaian Rp7,03 triliun memang menunjukkan investasi terus bergerak. Namun, ukuran keberhasilan berikutnya bukan hanya seberapa besar investasi yang sudah masuk, melainkan seberapa mampu Lampung menutup selisih Rp9,25 triliun tersebut hingga Desember 2026.(*)
