TOPIKINDONESIA.ID – Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2027 dengan menitikberatkan pada efisiensi belanja tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa penyusunan APBD tahun depan akan mengedepankan prinsip anggaran yang lebih cermat, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, seluruh komponen belanja akan dievaluasi agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Beberapa pos yang menjadi perhatian untuk dilakukan penyesuaian di antaranya belanja makanan dan minuman, perjalanan dinas, hingga penggunaan gedung atau tempat pertemuan.
Pemprov Lampung juga akan memaksimalkan pemanfaatan aset milik daerah untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi biaya sewa sekaligus membuat pengelolaan aset pemerintah menjadi lebih optimal.
Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi akan terus diperluas. Rapat koordinasi antarlembaga akan lebih banyak dilakukan secara virtual melalui berbagai platform digital sehingga biaya operasional, termasuk perjalanan dinas, dapat ditekan.
Meski demikian, besaran efisiensi yang akan diterapkan dalam APBD 2027 masih dalam tahap pembahasan. Penyusunannya akan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah, termasuk perkembangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Lampung berharap APBD 2027 tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan program pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(*)
