TOPIKINDONESIA.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pembangunan ekonomi inklusif berbasis hilirisasi sebagai strategi utama Lampung menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan pelaku usaha di PT Nestle Indonesia Panjang Factory, Rabu (28/1/2026).
Mirza sapaan akrabnya Gubernur Lampung itu, menyebut pertumbuhan ekonomi Lampung belum optimal karena sektor pertanian, industri, dan dunia usaha masih berjalan terpisah. Akibatnya, nilai tambah ekonomi belum maksimal dirasakan masyarakat, terutama petani.
Pada 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung tercatat Rp483 triliun. Namun sekitar 26 persen masih berasal dari bahan mentah sektor pertanian. Dari Rp130 triliun nilai pertanian, baru sekitar 40 persen yang diolah di dalam daerah, sehingga potensi nilai tambah Rp70–100 triliun masih mengalir keluar Lampung.
Untuk menutup celah tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan program Desaku Maju yang berfokus pada pengolahan hasil pertanian di tingkat desa melalui penyediaan mesin pengering, pupuk organik cair, pelatihan vokasi, dan penguatan BUMDes. Program ini dinilai mampu meningkatkan harga jual hasil panen dan pendapatan petani.
Selain ekonomi, Mirza juga menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang masih berada di papan bawah nasional.
“Tambahan pendapatan petani bisa mencapai sekitar Rp1 juta per hektare hanya karena adanya dryer. Dampaknya sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat desa,” jelasnya.
Sebagai informasi, hingga saat ini, Pemprov Lampung telah menyalurkan dryer di puluhan desa dan menargetkan kebutuhan sekitar 500 unit dryer untuk seluruh wilayah Lampung.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan fasilitas pupuk organik cair di desa-desa untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.
Gubernur Mirza juga menyoroti pentingnya efisiensi logistik dan penguatan infrastruktur pendukung dimana Pemprov Lampung berkomitmen mempercepat pembangunan jalan provinsi guna mendukung aktivitas industri dan distribusi hasil pertanian tanpa merugikan petani.
Tidak hanya aspek ekonomi, Pemprov Lampung juga menaruh perhatian besar pada isu lingkungan.
Gubernur Mirza menyampaikan rencana rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai sebagai upaya mengatasi banjir dan degradasi lingkungan akibat deforestasi.
Hingga 2029, Lampung membutuhkan sekitar 9 juta pohon untuk rehabilitasi kawasan hulu, dan pemerintah membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kami berharap kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha untuk menata Lampung secara bersama-sama. Jika ekonomi tumbuh inklusif, SDM kuat, dan lingkungan terjaga, maka tujuan kita menuju kehidupan yang adil dan berkelanjutan akan tercapai,” pungkasnya.(*)
