TOPIKINDONESIA.ID – Jelang Pilpres 2024, sejumlah partai politik (parpol) mulai bergerilya untuk menargetkan calonnya masing-masing capai 20 persen ambang batas syarat maju di pemilu presiden.
Diketahui, Presidential Threshold (PT) atau ambang batas presiden 20 persen dari kursi DPR.
Pasca, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yakni Partai Golkar, PAN dan PPP merapatkan barisan, kini tiga parpol juga memberi sinyal koalisi, yaitu Partai Demokrat (PD), PKS, dan PKB untuk menghadapi Pemilu 2024.
Terkait hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, membenarkan, jika saat ini, Partai Demokrat memang tengah membuka komunikasi dengan semua parpol.
“Iya soal rencana koalisi Partai Demokrat-PKS-PKB,” kata Herzaky Mahendra Putra, via ponselnya, Jumat (17/6/2022).
Menurutnya, Karena untuk ikut Pemilu 2024, harus memiliki koalisi yang memenuhi syarat PT 20 persen.
“Akhir-akhir ini, komunikasi dengan PKS dan PKB makin intens. Ada kesamaan platform, visi dan cara pandang dalam memperjuangkan hak-hak dan program-program pro rakyat,” kata Herzaky, yang juga Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat.
Apalagi, kata Herzaky, PD-PKS-PKB pernah sama-sama dalam pemerintahan pada periode 2004-2014.
“Soal Capres/Cawapres kami kesampingkan dulu. Yang kami utamakan adalah apa yang terbaik untuk rakyat,” kata dia.
Selain itu juga soal komunikasi yang dibangun pun dilandasi egalitarian atau kesetaraan, tanpa saling mendominasi satu sama lain, membangun kepercayaan dan soliditas, serta menjunjung tinggi kedaulatan partai masing-masing.
“Kami juga sedang melakukan komunikasi intens dengan satu partai lagi di luar PKS dan PKB,” ungkap Herzaky.
Terpisah, Ketua Bidang Bakomstra DPD Partai Demokrat Lampung, Deni Ribowo, mengatakan, pihaknya di daerah akan tunduk dan patuh mendukung kebijakan DPP.
“Ya tentu kita di daerah siap berkolaborasi, selagi platformnya sama, kita Provinsi Lampung siap membangun komunikasi. Apalagi selama ini bersama parpol lain juga kita baik. Jadi besar kemungkinan koalisi, tergantung pusat,” kata dia.
“Pusat berkoalisi dengan partai mana pun, tentunya juga baik sehingga di daerah sifatnya menunggu perintah,” sambung Deni Ribowo.(*)
