TOPIKINDONESIA.ID – Program smart village wujudkan Lampung Berjaya, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia nyatakan telah berhasil melaksanakan program e-Samsat Desa melalui lebih dari 168 UMDes.
Lebih lanjut, Wagub Chusnunia, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi memiliki Desa Berjaya, dengan agenda program smart village.
Dengan adanya program smart village ini, Pemerintah Provinsi Lampung telah berhasil melaksanakan program e-Samsat Desa melalui lebih dari 168 UMDes. Melalui BUMDes ini, program smart village bersinergi dengan agenda kerja lainnya yaitu Kartu Petani Berjaya (KPB).
“Selain itu juga, melalui smart village ini Pemprov Lampung telah berhasil menginisiasi pelaksanaan pemilihan 19 kepala pekon di Kabupaten Pringsewu melalui mekanisme e-voting,” jelas Nunik, sapaan akrabnya Chusnunia, saat mendampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi A. Halim Iskandar, Kamis (16/6/2022).
Melalui program smart village ini pula, Kepala Desa dapat dengan mudah diawasi dalam melaksanakan pembangunan di desa.
Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel.
Pengelolaan anggaran dana desa melalui smart village tersebut salah satunya berbuah manis dengan ditetapkannya Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sebagai Desa Percontohan Anti Korupsi tahun 2022 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Desa Hanura termasuk satu dari sepuluh desa yang menjadi percontohan Desa Anti Korupsi di seluruh Republik Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Ade Eddy Adhyaksa menyampaikan atas nama Kejaksaan Agung RI mengapresiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI beserta jajaran yang terus bersinergi dan berkolaborasi baik dengan Kejaksaan Agung RI termasuk dalam pelaksanaan Sosialisasi Prioritas Pembangunan dan Pengawasan Dana Desa serta Pendampingan Hukum.
Kedepan, Ade berharap berharap adanya peningkatan sinergitas antara Kemendes PDTT, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah sehingga penggunaan dana desa dapat semakin tepat sasaran. (*)
