TOPIKINDONESIA.ID – Sekretaris Jendral (Sekjen) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Dr Gunawan Suswantoro, akan mengusulkan pembangunan kantor Bawaslu Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) pada 2023 mendatang.
Hal ini diungkapkannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tubaba bersama Ketua dan anggota Bawaslu se-Provinsi Lampung, Senin (17/1/2022).
Baca juga
Mahasiswa KKN Unila Gerakkan Pelatihan Pencak Silat dan Tekhakot Pedang di Pekon Karang Agung
Rombongan Bawaslu diterima Bupati Tubaba Umar Ahmad dan jajaran pemerintah daerah di Berugo Cattage dan Komplek Rumah Baduy.
Pada kesempatan itu Bupati Tubaba, Umar Ahmad menyampaikan dukungan pemerintah daerah yaitu menyiapkan lahan yang telah dihibahkan tanah seluas 5000 m2.
Hadapi Covid-19 Varian Omicron, Kadiskes Reihana Bilang Perluas 3T
“Mungkin jika pembangunan Kantor Bawaslu ingin menyesuaikan dengan arsitektur lokal kita juga bisa mendesainkan itu. Sumber anggaran pembangunannya mungkin nanti dari APBN, sementara infrastruktur pendukung lainnya bisa disiapkan oleh pemerintah daerah, seperti jalan menuju kantor itu dan lainnya. Sebagaimana telah dilakukan di kantor-kantor vertikal yang mulai muncul di Kabupaten Tubaba,” terangnya.
Sementara itu dalam kunjungannya, Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tubaba yang telah memberikan hibah tanah guna pembangunan kantor Bawaslu setempat.
Milad Pertama, Selessureng Oegie Santuni Anak Yatim dan Kaum Duafa di Bandar Lampung
Menurutnya, proses pembangunan kantor Bawaslu Kabupaten Tubaba akan dilakukan tahun depan.
“Sekarang di kantor pusat sedang melakukan moratorium dan Insyaallah tahun depan akan mulai dibuka seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalau nanti sudah diizinkan baru nanti kita mengajukan anggaran untuk Pembangunan Kantor Bawaslu Tubaba, sebab anggarannya menggunakan dana APBN,” terangnya.
Menurutnya juga, hibah tanah ini bisa menjadi contoh untuk kabupaten/kota lainnya untuk lahan kantor Bawaslu.
“Ini Bisa jadi contoh di daerah lain untuk berikan hibah ke Bawaslu Kabupaten Kota di Lampung,” ujarnya.
Menanggapi tawaran Bupati Umar Ahmad jika Bawaslu RI akan merealisasikan Kader Demokrasi Desa dan pelatihan kadernya dilaksanakan di Tubaba, Gunawan sangat menyambut baik. Memang konsep Kader Demokrasi Desa itu merupakan gagasannya dan saat ini menjadi renstra Bawaslu RI.
“Kader Demokrasi Desa ini baru gagasan, untuk mewujudkan itu harus ada pelatihan. Nah, bupati menawarkan kalau bisa pelatihannya ditempatkan di Tubaba. Ini merupakan tawaran yang bagus. tetapi ini perlu kita bahas lagi, bagaimana arah pembangunan, anggaran harus sudah ada dan sebagainya,” katanya.
Menurutnya, gagasan ini bagus untuk Indonesia sehingga tujuannya kedepan Indonesia aman, Indonesia demokrasinya lebih bermartabat, dan keamanan dari sisi penganggulangan terorisme.
“Kader Demokrasi ini perlu dibangun di setiap desa,” ulasnya.
Ditanya soal program gebrakan Bawaslu kedepan, Sekjen Bawaslu menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan menjadi prioritas yakni sedang mempersiapkan pelaksanaan Pemilu di Tahun 2024, sebab ini akan menjadi Pemilu Nasional serentak pertama di Indonesia dan terbesar di Dunia.
“Saya katakan terbesar di Dunia karena Pilkada di Tahun 2024 terdiri dari 34 Provinsi mines Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 508 Kabupaten/Kota mines 6 kabupaten/kota khusus DKI Jakarta,” ungkapnya.
Latihan Perdana Sepakbola, SIWO PWI Lampung Optimis Berlaga di Porwanas
“Itu akan dilaksanakan secara serentak di Indonesia dalam satu hari. Sementara tahapan Pilkada dan Pemilu Nasional itu nanti akan ada yang beririsan sehingga kita sedang menpersiapkan betul langkah dan setrategi agar Pemilu di Tahun 2024 bisa berjalan dengan baik,” sambungnya
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Tubaba Ir. Umar Ahmad, SP, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah, SH.I,MH, Sekretaris Bawaslu Provinsi Lampung Widodo Wuryanto, S.IP.,MSi, Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Dra. Bayana, M.Si, Kepala BPKAD Mirza Irawan Dwi, A. S.sos., MM. (*)
