Senator Abdul Hakim Temu dengan UMKM Tanggamus

TOPIKINDONESIA.ID, TANGGAMUS -Anggota Komite IV DPD RI daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim mengadakan pertemuan dengan aparat pekon dan pelaku UMKM di Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung, Tanggamus, Kamis, 29 Juli 2021.

Kepala Pekon Wahyudi mengatakan, warga di desanya terdiri dari 534 kepala keluarga. Di pekon ini ada lima dusun yang 60 persen warga beretnik Sunda dan lainnya Jawa dan Lampung.

Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Ia mengatakan, karena pandemi, harga komoditas pisang dari daerah ini turun.

“Bisa kami katakan pisang tidak laku,” ujarnya.

Selain itu, ujar dia, produsen gula aren sekitar 50 persen dan produknya cukup terkenal. Ini juga sebagai mata pencarian warga.

Ia meminta bantuan Abdul Hakim dalam akses dan peluang untuk pembangunan dan program desa ini. Soal infrastruktur jalan juga masih terkendala.

“Sinyal juga susah,” kata dia.

Di pekon ini, dda 216 keluarga penerima manfaat {KPM} yang mendapat Rp300 ribu. Dana pekon, ujar dia, habis digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga yang terdampak.

“Way Pring termasuk pekon yang terbanyak di Pugung yang menganggarkan dana untuk BLT warga,” kata dia.

Abdul Hakim mengatakan, pihaknya ingin mendapatkan informasi apakah berbagai kebijakan dan program pemerintah pusat dalam penanganan pandemi covid-19 telah dirasakan kemanfaatannya bagi warga di Pekon Way Pring.

Ia mengatakan, DPD juga ingin mendapatkan informasi tentang pengelolaan sistem aplikasi siskeudes apakah langsung online untuk kepentingan kebijakan yang transparan dan cepat.

“Ini salah satu pekerjaan kami di Komite IV,” kata Abdul Hakim dalam pesan tertulis.

“Kami berharap anggaran dana desa mampu dikelola untuk dapat memenuhi kebutuhan warga setempat melalui musyawarah pekon,” kata dia.

BACA JUGA:  Adanya Dugaan Ilegal Loging di Kawasan Hutan Register 39 Blok 5 Membuat Anggota DPRD Tanggamus Febrio Martha Geram

Abdul Hakim mengatakan, pihaknya mendorong adanya pengelolaan dana desa melalui BUMDes. Ada tiga sektor yang menjadi perhatian pemerintah d iantaranya kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Abdul Hakim juga menjelaskan, karena kemampuan APBN terbatas, dana desa digunakan juga untuk penanganan covid-19.

“Kami mendorong agar pengembangan usaha gula aren bisa dikuatkan dengan kelembagaan ekonomi seperti koperasi. Dengan kemudahan pembentukan koperasi, akan meningkatkan ekonomi warga dengan produk unggulannya yaitu gula aren. Sehingga pengelolaannya lebih modern, produksinya lebih banyak, dan berdampak secara ekonomi,” ujarnya. (Fik/TI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *