TOPIKINDONESIA.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelontorkan anggaran sebesar Rp10,79 miliar untuk pengadaan jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad.
Pengadaan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Temuan ini menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menelusuri data pengadaan pemerintah melalui portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Tercatat ada tiga paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan tersebut. Pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan jasa influencer engagement senilai Rp3,59 miliar.
Masih pada tahun yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengadakan jasa influencer engagement untuk pembangunan BINS dengan nilai kontrak Rp3,6 miliar.
Sementara pada 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kembali mengadakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar.
Menanggapi sorotan tersebut, KKP mengakui penggunaan influencer merupakan salah satu strategi komunikasi publik untuk menyosialisasikan kebijakan, program prioritas, dan capaian kementerian kepada masyarakat.
“Strategi komunikasi KKP dilakukan secara multiplatform, tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah,” demikian keterangan KKP, Selasa (10/11/2026).
KKP menjelaskan, pemilihan mitra komunikasi mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari jumlah pengikut, tingkat keterlibatan atau engagement, jangkauan audiens, hingga persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.
Kementerian juga menegaskan komitmennya menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel. Namun, besarnya anggaran tersebut tetap menjadi perhatian ICW, terutama terkait urgensi pengadaan, kewajaran nilai kontrak, mekanisme pemilihan penyedia, serta manfaat yang dihasilkan dari penggunaan uang negara.
Catatan: Angka Rp10,79 miliar merupakan total tiga paket pengadaan KKP, bukan seluruh belanja influencer pemerintah. ICW juga menyoroti persoalan transparansi dan potensi konflik kepentingan yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut. (*)
