TOPIKINDONESIA.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada pengelolaan seluruh potensi ekonomi daerah dalam Kick Off Meeting Penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2027 di Balai Keratun, Kamis (15/1/2026).
Gubernur menyampaikan bahwa RKPD 2027 harus mulai diarahkan pada target besar, yakni pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dan penurunan angka kemiskinan menjadi 5 persen. Menurutnya, target tersebut tidak akan tercapai jika pemerintah hanya berfokus pada belanja APBD.
Ia mengungkapkan total APBD Provinsi dan kabupaten/kota di Lampung mencapai sekitar Rp32 triliun, sementara perputaran ekonomi daerah mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun. Artinya, APBD hanya mengatur sekitar 6 persen dari total ekonomi Lampung.
“Jika perencanaan hanya fokus pada belanja APBD, berarti kita hanya mengatur sebagian kecil ekonomi. Pemerintah harus mampu mengelola dan mengarahkan seluruh potensi ekonomi daerah agar manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti keterbatasan ruang fiskal akibat dominasi belanja pegawai serta tingginya kebocoran ekonomi ke luar daerah. Berdasarkan data BPS, meski pendapatan per kapita masyarakat Lampung mencapai Rp4–5 juta per bulan, konsumsi rata-rata hanya sekitar Rp1,3 juta per bulan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus dijawab melalui kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.(*)
