TOPIKINDONESIA.ID – Konflik satwa liar di Lampung terus berulang, menelan korban jiwa dan merugikan ekonomi warga. Pemprov Lampung kini berbenah, memperkuat koordinasi lintas pihak agar penanganan lebih cepat dan tepat.
Pemprov Lampung menggelar Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Konflik Manusia–Satwa Liar di Kantor Gubernur, pada Rabu (13/8/2025), membahas penanganan interaksi negatif antara warga dan satwa liar, terutama gajah dan harimau sumatera.
Wagub Lampung Jihan Nurlela memimpin rapat yang diikuti Dinas Kehutanan, BBTNBBS, BKSDA, dan instansi terkait. Ia menilai forum koordinasi yang dibentuk sejak 2021 belum berjalan optimal, bahkan sebagian pimpinan daerah belum mengetahui keberadaannya.
“SK tim perlu diverifikasi ulang dan melibatkan bupati/wali kota, akademisi, media, serta mitra terkait,” ujarnya.
Langkah strategis yang didorong meliputi penyusunan SOP penanganan konflik dengan pembagian tugas yang jelas, mitigasi jangka panjang melalui pemetaan wilayah rawan, pemasangan tanda peringatan, pengawasan hotspot, dan pemulihan ekosistem.
Data Dinas Kehutanan mencatat, sepanjang 2024–2025 di TNBBS terjadi delapan insiden konflik harimau yang menewaskan tujuh orang. Rata-rata tiap tahun terjadi 185 konflik manusia–gajah di Way Kambas, 53 di Bukit Barisan Selatan, serta 22 konflik manusia–harimau dengan kerugian ternak mencapai 192 ekor.
Kepala Balai Besar Hifzon Zawahiri menilai berkurangnya pakan alami menjadi salah satu pemicu satwa keluar dari habitat. Salah satu solusi yang diusulkan adalah menambah populasi babi hutan di dalam kawasan sebagai pakan alami.(red)
