CAPAIAN Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah dengan inflasi terendah di Indonesia, yakni sebesar 1,17% year-on-year, memang patut diapresiasi. Angka ini menunjukkan keberhasilan pengendalian harga di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika pasokan pangan nasional. Namun, di balik kabar baik itu, ada catatan penting yang perlu dicermati agar capaian ini tidak membuat kita terlena.
Inflasi rendah tidak selalu identik dengan kesejahteraan masyarakat. Bisa jadi, rendahnya inflasi justru mencerminkan daya beli yang melemah, konsumsi rumah tangga yang stagnan, atau produksi yang tidak tumbuh signifikan. Artinya, stabilitas harga memang tercapai, tapi perputaran ekonomi di akar rumput belum tentu bergerak cepat.
Selain itu, sektor pangan yang menjadi penopang utama inflasi di Lampung masih sangat rentan terhadap cuaca dan distribusi. Komoditas seperti cabai merah, bawang, dan beras tetap menjadi faktor penentu. Sedikit gangguan pasokan bisa langsung mengerek harga di pasar. Di sisi lain, kesejahteraan petani belum otomatis meningkat meski inflasi terkendali — karena harga di tingkat produsen kerap tak sebanding dengan harga di pasar konsumen.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengendalian inflasi berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Fokus bukan hanya pada menahan harga, tetapi juga memastikan rantai pasok efisien, distribusi lancar, dan petani tidak merugi.
Capaian inflasi rendah memang layak diapresiasi, tapi belum saatnya berpuas diri. Yang lebih penting adalah menjaga agar stabilitas harga ini menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif — di mana masyarakat kecil juga merasakan manfaatnya, bukan sekadar angka di laporan statistik.(***)
Penulis: Pemimpin Redaksi Topikindonesia.id
