Gemah Ripah Loh Jinawi: Menanam Padi atau Importasi? Oleh: Ilwadi Perkasa


Topikindonesia.id.
Sebutan sebagai negeri ‘Gemah Ripah Loh Jinawi‘ semakin terkoreksi dengan situasi perberasan di Indonesia saat ini. Harga beras terus melambung tinggi alias mahal, meski berbagai pihak, baik di pusat dan di daerah melaporkan stok beras aman terkendali.

Gemah Ripah Loh Jinawi bermakna kondisi masyarakat dan wilayah yang subur makmur, dimana sawah-sawah bisa menghasilkan banyak padi dengan produktifitas yang tinggi sehingga membuat petani makmur, dan masyarakatnya pun bersyukur bisa memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

Terkait produktivitas, meski dinilai termasuk tertinggi (nomor dua di Asia di bawah Vietnam), produktivitas rata-rata di Indonesia masih berada pada angka 5,4 ton/hektar atau 2,8 ton di bawah produktivitas padi di lapangan yang pernah diteliti oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2008-2021 dimana sempat mencapai 8 ton/hektar.

Selain persoalan produktivitas, persoalan tingginya biaya produksi juga menjadi pembentuk harga beras yang tinggi (mahal) yang terus bergerak naik dari tahun ke tahun sehingga swasembada beras berkelanjutan sulit diraih. Biaya produksi yang tinggi membuat malas petani untuk menanam padi, lantaran tak memperoleh margin yang memadai saat panen.

Dilaporkan biaya produksi padi/beras di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain, seperti Thailand dan Vietnam.

Laporan International Rice Research Institute (IRRI) pada 2016 menyebutkan ongkos produksi beras di Indonesia 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam, dan 2 kali lebih tinggi dari Thailand.

Data itu menunjukkan rata-rata biaya produksi per satu kilogram beras di dalam negeri mencapai Rp4.076. Sedangkan biaya produksi di Vietnam hanya Rp1.679 per kg, di Thailand Rp2.291 per kg, dan di India sebesar Rp2.306 per kg.

Bahkan, dibanding Philipina dan China, ongkos produksi padi/beras di Indonesia lebih mahal. Dalam laporan yang sama menyebutkan ongkos produksi padi/beras di Indonesia 1,5 lebih mahal dibandingkan di Philipina yang sebesar Rp3.224 per kg dan China Rp3.661 per kg.

BACA JUGA:  Jelang Daftar Gugatan CLS, Tim Advokasi Tata Ruang Lampung Lakukan FGD

Kekalahan Indonesia dari negara produsen di atas juga diperburuk oleh rendahnya daya dukungmulai dari kecilnya lahan garapan petani dan persoalan lain, seperti benih, pupuk, akses permodalan, dan air. Semua persoalan itu berimbas pada proses bercocok tanam yang tidak efisien dan juga kapasitas petani yang juga sebagian besar masih belum produktif.

Maka, tak mengherankan bila harga beras di Indonesia menjadi tinggi dan akan terus tinggi jika tidak cepat-cepat memperbaiki mekanisme produksi dan sistem distribusi yang lebih efisien melalui modernisasi dan transfer teknologi. Untuk yang begini sebaiknya Indonesia belajar dari Vietnam atau Thailand.

———–
Stabilitasi Harga Beras Model Pemadam Kebakaran?
———–

Selama bertahun-tahun pemerintah disibukkan dengan kegiatan menekan kenaikan harga beras melalui program operasi pasar. Program tersebut seperti pemadam kebakaran yang keberhasilannya tergantung kekuatan intervensi, kejujuran dan keseriusan (karena OP kerap disimpangkan) dan volume beras yang digelontorkan.

Kini, program intervensi semacam OP tersebut telah dimodernisasi dengan munculnya program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dilakukan Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk memenuhi ketersediaan beras murah bagi masyarakat.

Program itu gencar dilakukan sejak awal tahun 2023 disertai dengan program Bantuan Pangan (Bapang).

Namun dua program itu nyatanya sampai September belum berhasil menekan mahalnya harga di pasar, padahal volume yang disalurkan cukup besar.

Bahkan, untuk menekan harga Bulog telah membuat kebijakan ‘radikal’ yakni menyalurkan beras premium berharga murah Rp Rp47 ribu/5 kg langsung ke toko atau kios beras.

Supaya beras SPHP tidak menyimpang ke distributor besar, Bulog mengemas beras SPHP 5 kiloan, demi menghindari kecurangan pedagang yang kerap menukar kemasan Bulog dengan merek beras premium lain.

BACA JUGA:  Anggota DPR Taufik Basari Mengecam Pembubaran Aktivitas Ibadah di Bandarlampung

Upaya Bulog ini patut diapresiasi, meski harga beras di pasar masih mahal sampai hari ini. Keberhasilan program ini barangkali bisa dinilai pada akhir September 2023 ini dengan respon harga pasar yang diharapkan terus melandai. Namun bila pasar merespon sebaliknya, maka patut dicurigai ada masalah dalam pendistribusian beras SPHP dan ini menjadi tugas Satgas Pangan untuk menelisiknya.

——
Importasi di Tengah Krisis Pangan Dunia
——

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa selama periode Januari hingga Agustus 2023, Indonesia telah impor beras sebanyak 1,59 juta ton.

Beras tersebut diimpor dari tiga negara utama, yaitu Thailand, Vietnam, dan India.

Impor beras terbanyak berasal dari Thailand, dengan volume mencapai 800.000 ton atau sekitar 50,36 persen dari total impor beras.

Negara pengimpor beras terbesar kedua adalah Vietnam, yang menyumbang sekitar 674.000 ton atau sekitar 42,33 persen dari total impor.

Kemudian dari India dengan kontribusi sebesar 4,16 persen atau sekitar 66.000 ton.

Sisanya berasal dari Pakistan sebanyak 45 ribu ton atau sekitar 2,85 persen, dan negara-negara lainnya menyumbang sekitar 5 ribu ton atau sekitar 0,30 persen dari total impor beras yang dilakukan oleh Indonesia.

Namun importasi tersebut kini bukan perkara mudah. Sebab, kata Jokowi saat ini krisis pangan mengancam negara-negara di seluruh dunia.

Katanya, beberapa negara bahkan sudah mulai membatasi ekspor produk pangan mereka.

Banyak negara sekarang lebih fokus pada menyelamatkan pasokan pangan dalam negeri daripada mencari keuntungan dari ekspor pangan.

Contohnya adalah India, yang sebelumnya terkenal sebagai eksportir beras besar, sekarang telah menghentikan ekspor berasnya bersama 19 negara lainnya yang juga telah membatasi ekspor pangan mereka dengan tujuan untuk melindungi pasokan pangan dalam negeri dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri.

BACA JUGA:  Apresiasi Pemberdayaan UMKM di Maluku Utara, Presiden Jokowi: Ini saya kira yang harus ditiru oleh provinsi lainnya!

Dibalik kabar tidak menggembirakan itu, Jokowi mengungkapkan bahwa IPB telah mengembangkan varietas padi yang mampu menghasilkan 12 ton beras per hektar sawah.

Ia telah meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan varietas tersebut kepada para petani.

Semoga pengembangan varietas baru hasil IPB ini berhasil. Semoga Indonesia Gemah Ripah Loh Jinawi, selamanya.

*

Penulis: YudiEditor: Dt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *